Warga Negara Asing yang Memiliki Properti di Surabaya: Perubahan di 2015
Bisnis Properti

Properti Surabaya, Teropongku – Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan merupakan salah satu pusat perdagangan terpenting, yang terlah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Surabaya adalah sebuah kota yang kontras, di mana arsitektur kolonial bersejarah berdampingan dengan pencakar langit modern yang dibangun setelah bangsa Indonesia mengusir penjajahan kolonial. Sesungguhnya, Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan, karena pertempuran di kota itu adalah salah satu unsur penting dari Revolusi Nasional yang membawa negara tersebut mencapai kemerdekaan dari Belanda. Dengan tinggal di kota indah tersebut, di mana setiap batunya memiliki kisah untuk diceritakan, merupakan suatu pengalaman unik. Sayangnya, undang-undang kepemilikan properti yang ketat diberlakukan pada 1990an telah mencegah warga negara asing untuk memiliki properti.

Permasalahan dalam Kepemilikan Properti

Warga negara asing manapun yang mencari Rumah yang dijual di Surabaya akan menghadapi perjuangan berat karena sebuah undang-undang: Undang-Undang Tanah 1960. Di bawah ketentuan tersebut, warga negara asing dilarang memiliki real estat di Indonesia, membatasi kategori pemilik yang memenuhi syarat bagi orang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Sementara secara teknis, adalah memungkinkan bagi seorang warga asing untuk menerima gelar strata properti hunian, pada tahun sejak peraturan itu diberlakukan, tidak ada warga negara asing yang benar-benar menerima gelar tersebut.

Sebaliknya, warga negara asing memilih untuk membeli kontrol properti tanah, umumnya dengan menandatangani Perjanjian Sewa yang Dapat Dikonversi, yang menyatakan bahwa gelar strata tersebut akan diubah menjadi pemilik warga negara asing pada saat diberlakukannya undang-undang dan peraturan yang mengizinkan perubahan ini terjadi. Langkah alternatif untuk memperoleh kontrol properti, yang secara efektif menghindari undang-undang tersebut, telah disempurnakan, seperti memilikinya melalui seorang warga negara Indonesia (biasanya dikontrol melalui kekuatan pengacara yang tidak dapat dibatalkan dari hak perjanjian penggunaan) atau perusahaan yang didirikan khusus untuk membeli properti real estat.

Baca juga: Tips Sewa Gedung Surabaya

Perubahan di Tahun 2015

Pada pertengahan tahun 2015, pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka akan mengendurkan larangan mengenai kepemilikan warga negara asing terhadap tanah untuk mendongkrak perekonomian, yang  telah melambat pertumbuhannya hanya menjadi 4,7 persen per tahun. Untuk menandai pembalikan kebijakan pemerintah yang telah berlaku dalam waktu lama tersebut, perubahan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan menarik modal asing, baik bagi investor dan perorangan yang mencari tempat untuk pensiun atau hanya ingin menghabiskan musim dingin di Surabaya yang indah atau di mana pun.

Kelonggaran tersebut terutama akan menguntungkan pengembang dalam menciptakan proyek gedung bertingkat, sebagaimana laporan bulan Juni yang dilaporkan oleh PT RHB OSK Securities Indonesia has reported. Alasannya sederhana: Beberapa larangan tetap ada, karena warga negara asing hanya akan diizinkan untuk memiliki apartment mewah, dengan larangan untuk memiliki tanah tersebut masih tetap berlaku dengan ketat. Rincian persisnya mengenai perubahan tersebut juga masih tetap tidak diketahui, namun yang diketahui bahwa struktur kepemilikan masih tetap berdasarkan pada hak penggunaan yang mendominasi kepemilikan warga negara asing.

Akan tetapi, pemerintah juga berupaya memungkinkan perubahan hak penggunaan tersebut kepada orang lain, baik melalui pewarisan dan penjualan kembali kepada pihak lain. Dengan demikian, hal ini masih mewakili langkah maju yang signifikan dari keadaan saat ini, khususnya karena kebijakan tersebut tidak akan dibatasi hanya pada zona ekonomi khusus, tapi di seluruh Indonesia.

Kegunaan bagi Warga Negara Asing

Mereka yang mengamati pasar properti di Surabaya dan berencana menetap untuk menjalani masa musim gugur mereka dalam kenyamanan dan kedamaian kota yang ramai ini juga harus bersaing dengan masalah lain, yaitu: Dilaporkan bahwa nilai minimum real estat yang tersedia untuk pembelian ditetapkan padakisaran Rp 5.000.000.000, setara dengan sekitar $375.000, yang membatasi kepemilikan di Indonesia hanya untuk warga negara asing terkaya, jika ada.

Meskipun tidak dikonfirmasi kebenarannya, hal ini menyiratkan sebuah pesan bahwa kelonggaran larangan mengenai kepemilikan warga asing terhadap properti di Indonesia ditujukan secara eksklusif bagi warga asing yang kaya, tanpa tujuan membuka pasar perumahan dengan harga terjangkau bagi warga non-Indonesia. Pemerintah yakin bahwa ukuran kecil dari potensi pasar tersebut akan diimbangi oleh sifat pembeli yang sangat termotivasi – dan seandainya mereka gagal menarik perhatian warga asing, properti tersebut masih akan tersedia untuk pembeli domestik.

Indonesia dan Wilayah Lainnya

Perubahan peraturan tersebut juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena Indonesia masih asing dalam hal kepemilikan warga asing. Dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura, Indonesia memiliki salah satu kebijikan paling ketat, yang sepenuhnya membatasi kepemilikan, bukannya mengaturnya melalui berbagai cara. Bagaimanapun juga, kebijakan ini bukannya tidak populer, karena kepemilikan warga asing terhadap real estat dianggap oleh beberapa orang sebagai suatu potensi ancaman terhadap keterjangkauan perumahan di Indonesia.

Kekhawatiran terbesarnya adalah kemungkinan pembukaan pasar yang menyebabkan real estat berkembang pesat, yang akan meledak secara tak terduga dan mengacaukan perekonomian. Kekhawatiran lain terhadap kemungkinan tersebut yaitu modal asing akan meningkatkan pembangunan properti mewah, bukannya perumahan terjangkau, yang sebaliknya memengaruhi lapisan bawah dari masyarakat Indonesia.

Hasil akhir apa yang akan diperoleh dari kebijakan baru tersebut? Hanya waktu – dan pengungkapan dari kata-kata dan bentuknya – yang akan menjawabnya.

sebarkan facebook Twitter Google Plus
Arief Putera - Warga Negara Asing yang Memiliki Properti di Surabaya: Perubahan di 2015 - Teropongku.com - 628-9897-54-275 -33285 - 1145892